PT Perikanan Indonesia bersama dengan ID FOOD dan anggota BUMN Holding Pangan lainnya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I Komplek MPR/DPR RI, Selasa (24/1/2023).
Rapat ini bertujuan untuk membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2022, Roadmap Pengembangan Holding BUMN Pangan dan Inisiatif strategis perusahaan di 2023.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dan dihadiri oleh anggota komisi VI DPR RI, Direktur Utama PT RNI (Persero) Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT SHS dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT PPI.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI mendukung transformasi keuangan jangka Panjang ID FOOD sebagai “Agent of Development” untuk menjadi World Class Company yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, Komisi VI DPR RI meminta pemerintah agar ID FOOD menjadi aggregator pasar dalam ekosistem pangan nasional serta mewujudkan kedaulatan pangan dengan melibatkan petani, nelayan dan peternak.
Selanjutnya, dalam Rapat Dengar Pendapat, Komisi VI DPR RI meminta PT Perikanan Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk menjadi agregator pada program Penangkapan Ikan Terukur yang diinisiasi oleh KKP. Komisi VI akan memberikan masukan ke pemerintah terkait hal ini agar PT Perindo mendapatkan alokasi kuota penangkapan yang cukup besar dalam aktivitas penangkapan ikan di zona-zona WPP yang telah ditentukan.
Komisi IV DPR RI juga akan meminta kepada Pemerintah agar PT Perikanan Indonesia ditunjuk untuk mengelola seluruh pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia yang saat ini pengelolaannya masih di bawah UPT. Perindo diharapkan bisa seperti Pelindo yang mengelola seluruh pelabuhan umum di Indonesia.
PT Perikanan Indonesia
Quality Fishery for Everyone. Member of ID FOOD
